E-government merupakan salah satu perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penerapannya di Indonesia. Pada tahun 2010, sudah dilakukan penelitian tentang penerapan e-government di instansi pusat dengan hasil Kementerian Pendidikan merupakan instansi pusat yang penerapan e-government-nya terbaik daripada instansi lainnya, sedangkan Kominfo yang merupakan leading institution penerapan e-government masih menduduki urutan ke 12 dari 27 kementerian berdasarkan kriteria pemeringkatan yang mencakup kebijakan, kelembagaan, insfrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Kominfo 2010).
Terkait penelitian e-government, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga melakukan penelitian pada tahun 2010 terhadap infrastruktur website 182 negara dengan memposisikan Korea Selatan sebagai yang terbaik dunia dalam infrastruktur online komprehensif baik pada level website pemerintah dan pada level keterlibatan atau e-partisipasi. Parameter penilaiannya terdiri atas e-government index, online service index, infrastructure index, human capital index, dan e-participation index. Adapun objek penelitian PBB adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan (Martin 2010). Lima kementerian yang diteliti PBB tersebut dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini, karena kelima kementerian itu dianggap sangat banyak terlibat dalam pelayanan publik. Juga, apabila kelima kementerian ini tidak diperbaiki, maka representasi kualitas e-government Indonesia, terutama kementerian menjadi tidak baik di mata internasional.
Adapun penelitian terhadap semua website dinas provinsi yang berada di bawah kelima kementerian di atas dilakukan dengan salah satu pertimbangannya bahwa untuk memperbaiki e-government pusat tidak dapat dilakukan hanya dengan memperhatikan ruang lingkup pusat saja. Lebih jauh lagi, dalam tahapan e-government Indonesia dikenal dengan aspek integritas sebagai tahapan tertinggi yang harus dicapai, sehingga adanya komunikasi dan integrasi antara kementerian dengan dinas pemerintah provinsi terkait dianggap sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu konsep e-government.
Pemerintah di dunia telah membangun website yang memfasilitasi tourisme, komplain masyarakat, dan investasi bisnis. Website tersebut biasanya memperhatikan empat tahapan umum perkembangan e-government, yaitu: billboard, partial service-delivery; portal yang dapat dieksekusi secara penuh dan penyampaian layanan yang terintegrasi; demokrasi yang interaktif (Darrell 2005).
Penelitian tentang e-government tidak hanya dilakukan di negara-negara maju yang sudah memiliki fasilitas pendukung sangat mumpuni. Akan tetapi di negara-negara berkembang pun sudah dilakukan dalam rangka mendukung ketercapaian layanan pemerintah yang lebih berkualitas, misalnya: Evaluasi Kesadaran dan Acceptability untuk Menggunakan Layanan E-Government di Jordan (Saheer dkk. 2010). Masih mengenai Jordan, ada juga penelitian tentang E-Government di Jordan dengan fokus pembahasannya adalah review terhadap konsep-konsep e-government dalam masyarakat informasi dan memperhatikan beberapa tantangan strategis dan teknis serta faktor yang berisiko yang telah mempengaruhi e-government di negara tersebut (Hiba, dkk. 2009).
Penelitian e-government dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penelitian yang berfokus pada semua aspek yang mencakup back office dan front office, serta ada juga yang hanya menganalisis aspek front office dengan cara memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah website. Sebagai contoh, Penerapan Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government Kabupaten Kaur dengan cakupan penelitiannya pada manajemen e-government yang biasa dikategorikan sebagai back-office sampai pada front-office yang divisualisasikan dalam bentuk website (Ujang, dkk. 2010). Sedangkan penelitian yang fokus pada website misalnya “E-Government Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web” dengan hasilnya berbentuk pembuatan aplikasi web untuk Kabupaten Sragen (Hartono, dkk. 2010).
(MOHON KOREKSINYA DARI TEMAN-TEMAN YA….!)
(Tulisan ini merupakan penggalan dari draft penelitian di bawah bimbingan
Yani Nurhadryani, Sony Hartono Wijaya)
Referensi
1. Darrell M. West. 2005. Digital Government: Technology and Public Sector Performance. Princeton University Press.
2. Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010.
3. Hiba Mohammad, Tamara Almarabeh, Amer Abu Ali. 2009. E-government in Jordan. EuroJournals Publishing, Inc. http://www.eurojournals.com/ejsr.htm.
4. Kominfo. 2010. White Paper 2010. Jakarta: Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika.
5. Martin Simamora. 2010. Korea Selatan Implementor e-Government Terbaik Dunia 2010 Versi PBB. http://Plazaegov.blogspot.com, 15 Januari 2010.
6. Saheer Al-Jaghoub, Hussein Al-Yaseen and Mouath Al-Hourani. 2010. Evaluation of Awareness and Acceptability of Using e-Government Services in Developing Countries: the Case of Jordan. The Electronic Journal Information SystemsEvaluation Volume 13 Issue 1 2010, (pp1 - 8), available online at www.ejise.com.
Blog Utama
|
"Boleh Konsultasi Masuk Jurusan Sistem Informasi via IG atau Tiktok."
|
|
Tips Skripsi Program Studi Sistem Informasi |
|
|
No comments:
Post a Comment