MATRIK E-GOVERNMENT INDONESIA

Kupas Tuntas Kuliah Jurusan Sistem Informasi

Pengembangan e-government di Indonesia dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu: Tahap 1: Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga; penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM); penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warung Internet (Warnet), Small and Medium-sized Enterprises (SME) Center, dan lain-lain.; sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tahap 2: Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif; pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Tahap 3: Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik; pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tahap 4: Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Consumer (G2C) yang terintegrasi (KBPP 2003).

Di samping hal di atas, penggunaan nama domain juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006. Adapun yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah Pasal 8.a.2 yang berbunyi: “Contoh penggunaan nama domain pemerintahan pusat: Departemen Dalam Negeri: www.depdagri.go.id.” Pasal 9.b yang berbunyi: “Untuk penggunaan nama domain pemerintahan daerah sebagai berikut: Untuk  satuan  kerja  pemerintah  daerah (SKPD), penamaan  situs web menggunakan sub domain, yang diletakkan di depan nama domain dengan didahului oleh tanda baca ”●” (dot).” Sebagai contoh: Nama situs web Kantor Pusat Data Elektronik Pemprov. Jawa Tengah adalah www.kpde.jatengprov.go.id (Kominfo 2006).

Tabel 3 E-government Indonesia

	Variabel	Penilaian
Tahap I Persiapan	Pembuatan situs informasi	Sesuai Pasal 8 atau 9=2, Tidak Sesuai= 1, Tidak ada=0
Subtotal maksimal		2
Tahap II Pematangan	Informasi publik interaktif	Interaktif=2, Ada=1, Tidak=0
	Keterhubungan dengan lembaga lain	Ya=1, Tidak=0
Subtotal maksimal		3
Tahap III Pemantapan	Transaksi pelayanan publik	Ya=1, Tidak=0
	Interoperabilitas dengan lembaga lain	Ya=1, Tidak=0
Subtotal maksimal		2
Tahap IV Pemanfaatan	G2G terintegrasi	Ya=1, Tidak=0
	G2B terintegrasi	Ya=1, Tidak=0
	G2C terintegrasi	Ya=1, Tidak=0
Subtotal maksimal		3
Skor maksimal		10

Sumber:

1. [KBPP] Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II. Lampiran I Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor:  3  Tahun  2003 Tanggal:  9  Juni  2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Sekretariat Kabinet RI.
2. [Kominfo] Kementerian Komunikasi dan Informasiasi RI. 2006. Penjelasan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah.

"Boleh Konsultasi Masuk Jurusan Sistem Informasi via IG atau Tiktok."

Tips Skripsi Program Studi Sistem Informasi