Seperti dilansir dalam kompas.com, Basuki (Ahok) memasukkan
Lasro yang notabene pihak luar Dinas Pendidikan, membawa misi tersembunyi.
Lasro ditugaskan untuk memorak-porandakan Dinas Pendidikan dari anggaran,
sistem, dan gurunya.
Saya setuju dengan langkah Ahok karena selama ini lembaga
pendidikan seolah-olah hanya dihuni oleh orang-orang baik. Padahal kenyataannya
tidak seperti itu.
Seorang mahasiswa menginginkan transparansi keuangan di
kampus swastanya, tapi pihak kampus memberikan jawaban yang isinya seperti ini:
“Kamu mau jadi mahasiswa kampus ini, silahkan ikuti aturan kami! Kalau minta
transparansi, silahkan keluar dari dari kampus ini!”
Saya tertawa mendengar obrolan mahasiswa tersebut. Kemudian
saya sarankan agar mahasiswa menuntut transparansi dari non-finansial dulu,
seperti kenapa dosen sering bolos? Kenapa dosen ada yang mempersulit kelulusan
mahasiswa? Apakah layanan administrasi kampus berjalan lancar dan baik? Ini
harus diselenggarakan secara transparan kalau mau kampus maju untuk menciptakan
bangsa yang maju.
Itu baru terjadi di sekolah atau universitas. Belum lagi di
jajaran birokrasi pendidikan. Ada isu jika menginginkan dana bantuan Rp100.000
dengan lancar, maka sekolah hanya bisa memperoleh Rp50.000. Sisanya untuk
menyuap para oknum pejabat.
Kalau tidak diberi Rp50.000, diisukan sekolah bersangkutan
akan lambat memperoleh bantuan tersebut, bahkan bisa saja tidak kebagian.
Apakah ini mau dianggap hal biasa?
Belum lagi pengangkatan CPNS yang diisukan dengan suapan
berkisar dari Rp 60 juta sampai di atas Rp100 juta. Apakah ini dianggap layak
untuk dunia pendidikan kita?
Selamat buat Pak Ahok! Semoga merembet ke semua propinsi.
|
"Boleh Konsultasi Masuk Jurusan Sistem Informasi via IG atau Tiktok."
|
|
Tips Skripsi Program Studi Sistem Informasi |
|
|
No comments:
Post a Comment