Gubernur dan Bupati Harus Dipilih Rakyat atau DPRD?

Kupas Tuntas Kuliah Jurusan Sistem Informasi

Saat ini sedang memanas isu penolakan Pemilu langsung untuk pemilihan kepala daerah.

Parta-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Prabowo beramai-ramai mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.


Alasan yang paling banyak didengungkan adalah untuk penghematan. Selain itu konflik horizontal juga menjadi salah satu alasannya walaupun tidak terlalu santer.

Sebenarnya saya juga pernah berharap Pemilu itu diwakili saja oleh legislatif, biarkan rakyat mencari nafkahnya. Kalau rakyat sudah sejahtera, baru mereka diajak untuk Pemilu langsung.

Akan tetapi, ketika melihat gerak-gerik koalisi Merah Putih yang di mata saya menunjukkan kecurigaan haus kekuasaan, saya jadi sangat tidak percaya kalau Pemilihan kepala daerah diwakili DPRD. Apalagi untuk pemilihan presiden.

Kalau pemilihan dilakukan oleh anggota dewan seperti saat ini, saya tidak berhak lagi memiliki harapan pemimpin alternatif seperti Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, Ahok, Ganjar Pranowo, dll.

Kalau dipilih legislatif, pemimpin seperti Ahok mana bisa terpilih. Ahok sangat idealis. Ia tidak mau tanda tangan kalau calon wakilnya tidak sesuai kriteria kualitasnya.

Padahal untuk sementara ini, saya melihat yang paling berkuasa menentukan wakil itu partai politik pengusungnya. Jadi, bagaimana nasib pemimpin seorang Ahok? Haruskah Indonesia kehilangan Ahok-Ahok lainnya yang bisa memporak-porandakan oknum-oknum pejabat?

Sekarang Indonesia cocok Pemilu langsung dulu deh, saya belum percaya kepada dewan!

"Boleh Konsultasi Masuk Jurusan Sistem Informasi via IG atau Tiktok."

Tips Skripsi Program Studi Sistem Informasi