Hak Prerogatif Presiden Tidak Berarti Presiden Tidak Boleh Nanya

Kupas Tuntas Kuliah Jurusan Sistem Informasi

Nama-nama menteri Jokowi belum juga diumumkan. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan Jokowi kehilangan Hak Prerogatif Presidennya karena tidak mandiri dalam melakukan seleksi menteri.

Langkah Jokowi yang menolak calon menteri yang berlabel merah dari KPK menuai kontroversi seolah-olah KPK ikut ‘melenyapkan’ Hak Prerogatif Presiden.

Anggapan di atas sangatlah disayangkan. Ternyata mulai jabatan rendahan hingga presiden sekalipun, makna hak istimewa pemimpin itu tampak disalah-artikan sehingga seolah-olah sang pemimpin harus membuat keputusannya tanpa bantuan siapapun.

Padahal Hak Prerogatif Presiden tidak berarti presiden dilarang bertanya. Langkah Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk menyeleksi menteri itu patut diacungi jempol karena ini bisa mengurangi kemungkinan para koruptor merasuk ke raga kabinet Jokowi-JK.

Yang dikhawatirkan itu bukanlah keterlibatan KPK, tapi bagaimana kita bisa ikut menenangkan suasana negeri ini agar pasar tidak galau karena belum ada pengumuman para menteri Jokowi. Paling tidak, berhenti berspekulasi!!!

"Boleh Konsultasi Masuk Jurusan Sistem Informasi via IG atau Tiktok."

Tips Skripsi Program Studi Sistem Informasi