Kekecewaan sebagian orang sempat muncul ketika rencana
pembentukan kabinet ramping tidak terbukti, namun sebagian kita lupa dan tidak
memberikan apresiasi atas penghapusan sebagian besar wakil menteri.
Sekarang Jokowi kembali menunjukkan keinginannya membentuk
pemerintahan yang ramping dengan membubarkan 10 Lembaga Negara yang mana
menurut beberapa pengamat lembaga tersebut keberadaannya dianggap tumpang
tindih dan terkesan dipaksakan.
Dikutip dari kompas.com, ke-10
lembaga non-struktural yang dibubarkan itu adalah:
1. Dewan Penerbangan dan Antariksa
Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan
Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
6. Komite Antar Departemen Bidang
Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur
Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.
Kini Kontras tampaknya menantang Jokowi untuk menuntaskan
kasus Munir. Di sisi lain, banyak orang menyayangkan kebijakan Jokowi yang
menaikan harga BBM.
Namun kita harus ingat, beberapa hari yang lalu Jokowi
memberikan grasi atas pejuang agraria yang dijebloskan ke penjara. Ini langkah
maju HAM!
Kenaikan harga BBM? Ini tantangannya adalah kapan Jokowi
memberikan transparansi pengalihan subsidi BBM ke sektor lain.
Lalu, apa yang sudah dilakukan kita ya….?
Sudahkah kita merampingkan uang belanja yang tidak penting? Menghamburkan
uang jajan, menghamburkan pulsa, pesta-pesta enggak jelas….
"Boleh Konsultasi Masuk Jurusan Sistem Informasi via IG atau Tiktok."
|
Tips Skripsi Program Studi Sistem Informasi |
|
No comments:
Post a Comment